Posted by: agustriyanta | December 10, 2008

Solusi Pajak Ganda Bank Syariah

Solusi Pajak Ganda Bank Syariah
Ditulis oleh Agus Triyanta
Monday, 04 February 2008
Apa yang telah dijanjikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan para praktisi perbankan syariah bahwa penghapusan pajak ganda di perbankan syariah akan diselesaikan dalam waktu dua bulan ke depan cukup melegakan. Seharusnya itu benar-benar dipenuhi. Permasalahan ini sudah sangat mendesak untuk dituntaskan. Pajak ganda (double taxation) adalah salah dari problem mendasar di bidang hukum (legal impediment) terkait dengan operasional perbankan syariah di Indonesia. Lima belas tahun sudah perbankan syariah beroperasi di negeri ini. Namun, hal ini belum juga teratasi.
Problem ini menjadi kian serius untuk diselesaikan, bukan saja karena dalam rangka pencapaian target aset sebesar dua persen tahun ini. Namun, juga karena kepentingan masuknya investasi asing.

Berbagai raksasa perbankan Islam dari berbagai negara telah membidik Indonesia sebagai sasaran ekspansi strategis. Misalnya, Kuwait Finance House dan Qatar Islamic Bank. Namun, mereka masih menunggu penyelesaian masalah ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah (dan sama halnya dengan perbankan Islam di seluruh dunia), menawarkan sebuah pembiayaan dengan transaksi murabahah dan derivatnya bai’ bi thaman ajil (BBA). Dengan skim ini, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian pihak bank menjual lagi barang tersebut kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan profit margin dan nasabah akan membayar dengan cara angsuran.

Dikarenakan terjadinya dua kali transaksi jual beli itulah, maka terjadi dua kali peralihan kepemilikan dengan transaksi jual beli. Karena itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, utamanya Pasal 1A ayat (1), huruf a dan b, berarti juga terbebani dua kali pembayaran pajak.

Hal ini dirasakan sangat membebani perbankan syariah. Padahal, murabahah adalah produk andalan pada perbankan syariah. Saat ini berdasarkan data yang ada pada Bank Indonesia, transaksi perbankan syariah tidak kurang dari Rp 21,920 triliun, dengan komposisi terbesarnya adalah murabahah sebanyak Rp 13,340 triliun (60,86 persen).

Ketidakseriusan pemerintah dalam merespons hal ini menyebabkan perbankan syariah enggan membayar pajak. Karenanya, pajak tersebut menumpuk sampai miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah.

Terlepas bahwa pajak itu tetap akan ditarik atau tidak, sikap membiarkan status quo semacam ini menunjukkan iktikad yang tidak baik dari pemerintah. Untuk itu, solusi harus segera diupayakan.

Berkaca pada negara maju
Kecerdikan berbagai negara maju untuk menangkap booming bisnis keuangan Islam telah ditunjukkan dengan sikap mereka dalam merespons hambatan hukum dalam perkembangan bisnis keuangan Islam. Amerika Serikat, negara yang boleh dikatakan baru-baru ini saja berkohesi dengan bisnis keuangan Islam, ternyata langsung melakukan legal adjustment (penyesuaian hukum) terhadap masalah ini.

Secara tegas National Bank Act of 1864 di Amerika Serikat melarang industri perbankan melakukan transaksi jual beli. Hal ini jelas merupakan hambatan utama bagi perbankan Islam.

Namun, hebatnya Office of the Comptroller of the Currency (OCC), otoritas yang bertanggung jawab mengatur urusan moneter di negara itu, akhirnya mengeluarkan dua Interpretative Letters, yakni No 806 dan 867 yang berisi tentang transaksi murabahah dan ijarah, dengan catatan tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan yang disebutkan pada National Bank Act 1864 tersebut. (Shirley Chiu and Robin Newberger, 2006).

Hasilnya, perbankan Islam menjadi sangat diminati, terutama dalam program home financing. Ini karena praktik itu jauh lebih baik dibandingkan dengan melalui skim mortgage yang konvensional.

Inggris barangkali dapat dikatakan sebagai negara yang paling akomodatif dan fleksibel dalam merespons bisnis keuangan Islam, melebihi berbagai negara Muslim sekalipun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Inggris untuk menjadikan London sebagai hub bagi Islamic financial business di Eropa.

Selesai cepat
Terkait dengan masalah pajak ganda, di negara ini juga sudah diselesaikan dengan cepat. Tahun 2003 FSA (Financial Service Authority), badan independen yang menentukan regulasi keuangan di Inggris, menghapuskan pajak ganda yang menurut badan tersebut dianggap sebagai the main hurdle in the UK, dengan diintroduksinya Finace Act 2003.

Dengan demikian, dalam home financing saja sekarang sudah mencapai 500 juta poundsterling (setara dengan satu miliar dolar AS). Bahkan, hampir setiap tahun dalam empat tahun terakhir ini selalu ada perubahan regulasi di negara itu khusus dalam rangka merespons bisnis keuangan Islam ini.

Singapura, negara tetangga kita, juga telah mendahului Indonesia dalam hal ini. Monetary Authority of Singapore, sebagai yang diumumkan bersamaan dengan annual budged negara itu tahun 2005, telah menghapuskan pajak ganda pada Maret 2005. Sebagai yang dilansir berbagai media, saat ini telah menunjukkan hasilnya dengan berdirinya raksasa perbankan Islam Asia di negara itu dengan modal yang cukup besar berasal dari investor Timur Tengah.

Karena itu, tidak mengherankan bisnis perbankan Islam berkembang dengan sangat pesat di dunia Barat dan berbagai negara maju. Ini tentu karena bisnis ini sangat menjanjikan. Karenanya, tidak mustahil jika dikatakan bahwa negara-negara yang secara idealis merintis perbankan Islam, karena tidak sigap, saat ini ketinggalan, dan justru bisnis ini seakan diambil alih oleh negara-negara maju.

Pengalaman Malaysia
Malaysia, negara yang telah memulai bisnis perbankan Islam lebih kurang satu dekade sebelum Indonesia memulainya, telah menyelesaikan permasalahan ini hanya beberapa tahun pada awal beroperasinya perbankan Islam. Bahkan, dalam beberapa tahun kemudian diikuti dengan berbagai amandemen berbagai statutes (undang-undang).

Pajak ganda bagi pembiayaan keuangan dengan prinsip syariah telah dihapuskan dengan Amendment Real Property Gains Tax (RPTG) Act 1976. Di dalamnya ada pengaturan baru pada schedule 2 paragraf 3(g), yang menyebutkan bahwa gains yang diperoleh oleh bank dengan penjualan aset kepada nasabah atas prinsip syariah dikecualikan dari pajak.

Dalam Stamp Act 1949, juga untuk ‘memuluskan’ perbankan Islam, terjadi amandemen dengan memasukkan pasal (section) 14A, yang menyebutkan bahwa penghitungan pajak didasarkan pada jumlah pembiayaan dari bank meski dalam perjanjian dengan nasabah yang terjadi harga penjualan adalah jumlah pembiayaan ditambah dengan profit margin. Lagi-lagi untuk mendukung industri keuangan Islam, Income Tax 1967 Act juga diamandemen dengan memasukkan pasal (section) 2(7), bahwa semua penyebutan interests (bunga) dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis dengan gains (keuntungan) dan expenses (biaya) dalam pembiayaan berdasar syariah.

Mempertahankan pajak ganda, bukan saja akan menghambat perkembangan perbankan syariah, tetapi juga menunjukkan tidak adanya good will yang cukup strategis. Memang penghapusan pajak ganda secara faktual akan mengurangi penerimaan pajak, tetapi di sisi lain, tergeraknya roda ekonomi karena investasi tadi akan memiliki spill over terjadinya aktivitas ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya pendapatan pajak.

Terlebih lagi, perbankan syariah selama ini menunjukkan lebih banyak menyentuh sektor riil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebenarnya, dalam Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000 Pasal 5 huruf d, jasa perbankan mendapatkan dispensasi untuk tidak terkena kewajiban PPN. Namun, menurut penafsiran Ditjen Pajak, transaksi murabahah tidak dapat digolongkan sebagai jasa perbankan.

Jika dilihat secara faktual, perbankan syariah juga institusi perbankan, yang juga berada di bawah regulasi Bank Indonesia. Berbagai perubahan regulasi di berbagai negara yang disebutkan di atas, hampir semuanya memiliki tafsiran bahwa apa pun produk bank syariah, dia haruslah dianggap sebagai bagian dari sistem perbankan yang tidak layak dikenai dengan pajak ganda. UU No. 18 Tahun 2000 tersebut di atas haruslah dengan segera diamandemen untuk dapat merespons masalah ini, berikut dengan pengeluaran peraturan pemerintah dalam hal terkait.

ikhtisar:
– Pemerintah masih kurang berpihak pada perbankan syariah.
– Negara-negara lain mulai memberi tempat pada praktik syariah.
– Perlu stimulus agar bisnis syariah bisa berkembang.

Oleh Agus Triyanta
Dosen Fak Hukum UII, Alumnus The University of Manchester

Republika, 4/2/08

Posted by: agustriyanta | January 7, 2008

Agar Negara tidak Menjadi Perampok Terorganisasi (Jawa Pos)

Salman Luthan dan Agus Triyanta *)

 

Apa bedanya antara perampok dan negara?. Keduanya sama-sama menghisap uang  rakyat, keduanya sama-sama bisa memaksa rakyat. Jika perampok adalah orang atau sekelompok orang yang mengambil kekayaan orang lain untuk diri mereka, sedangkan negara,  terdiri dari kelompok orang yang mengambil pajak dari rakyat untuk kepentingan rakyat itu sendiri, atau minimal untuk kepentingan bersama.  Logikanya, jika rakyat dihisap kekayaannya lewat berbagai pajak dan pungutan, terpaksa atau tidak terpaksa, dan kemudian uang itu oleh negara tidak dikembalikan kembali kepada rakyat, maka, niscaya negara tersebut juga sama saja dengan perampok, ialah perampok yang terorganisir. Renungan ini menjadi penting untuk dilakukan bersama karena kita dalam sebuah situasi di mana, rakyat diperas kekayaannya untuk pajak dan pungutan –termasuk pembebanan harga yang tinggi untuk men-cover pajak suatu barang yang dijual—namun pada kenyataannya, masih banyak rakyat di negeri ini yang tidak tersentuh berbagai layanan yang wajar, program pembangunanpun tidak pernah dirasakan. Masih banyak rakyat yang kelaparan di kala pejabat tinggi bergelimang dengan berbagai tunjangan, para komisaris BUMN menerima insentif dengan tidak melihat bahwa perusahaan tersebut merugi, di antara pejabat daerah ada yang mobil dinasnya tidak bisa jalan hanya karena mobil tersebat kelewat mewah untuk lingkungannya sehingga  bahan bakar petramax tidak tersedia di wilayahnya. Masih banyak bayi tidak tersentuh imunisasi dan gizi memadahi, padahal ini adalah negeri dimana berbagai mobil mewah limited eition laris manis, dimana hotel dan resoran supermahal sering fully-booked. Ini benar-benar negeri yang penuh dengan ironi.Memang, banyak pihak merasa bangga karena pendapatan dari sektor pajak selalu naik (meski masih banyak  pajak yang dikorup), karenanya wajar bisa sektor ini  digenjot terus. Namun, seiring dengan itu, pemerintah justeru mulai banyak melepas tanggungnya  jawab dengan alasan swastanisasi, rakyat ditarik pajak tinggi-tinggi, tapi pemerintah pelan-pelan menimpakan beban pemerintah kepada rakyat lagi. Rakyat harus membayar mahal, bukan saja untuk mengubur mayat, buang air, parkir di pinggir jalan, melewati jalan tol, namun  untuk kesehatan dan pendidikan pun demikian juga.  Dana kesehatan rakyat miskin diberikan, tetapi di rumah sakit negara mereka akan dilayani  tidak sebagai manusia yang wajar karena pihak rumah sakit tahu bahwa mereka tidak akan membayar.  Demikian halnya pendidikan, proses BHMN-isasi telah menjadikan melambungnya beaya pendidikan yang menjadikan masyarakat frustasi untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Ada memang sekolah gratis, yakni di SD-SD yang  fasilitasnya sangat jauh dari standar dan diajar secara asal-asalan oleh gurunya. Memang  sekan ada aturan tak tertulis bahwa jika sebuah layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat, maka layanan atu harus asal-asalan, alasannya, masyarakat itu tidak membayar, seperti  joke  yang populer tentang seorang tukang becak yang membawa penumpang dengan cara yang membahayakan tapi ketika penumpang menegor dijawab , “bayar murah kok minta selamat”, analognya, orang nggak bayar kok minta layanan yang baik.  Ini logika yang keliru, bukankah rakyat sudah ditarik pajak, yang di antara uang  pajak itu digunakan untuk membayar pegawai yang melayani tersebut. Justeru mereka (pegawailah) lah yang harus menuruti rakyat dan melayaninya, karena berkat rakyat yang bayar pak itulah  para pegawai tetap bisa bekerja dan menerima gaji. 

Disorientasi Kebijakan Pajak

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan  secara signifikan atas peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat, bahwa pendapatan (realisasi) dari sektor pajak  yang pada tahun 2000 sebesar lebih dari 115 trilliun, tahun 2001 lebih dari 185 trilliun, tahun 2002 lebih dari 210 trillun, tahun 2003 lebih dari 241 trilliun, dan tahun 2004  lebih dari 272 trilliun rupiah. Sehingga, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari pendapatan pajak ini, paling tidak untuk tiga tahun terakhir, setiap  tahun mengalami peningkatan 13,8%. Ini berarti bahwa ada suatu trend perubahan dari pajak sebagai suatu pos pendapatan yang terpinggirkan, menjadi suatu pos pendapatan yang diandalkan keberadaannya. Pemerintah bukan saja senantiasa menaikkan pembayaran pajak untuk item-item tertentu, namun juga senantiasa mengidentifikasi barang-barang apa saja yang memungkinkan untuk dikenai pajak.Kecenderungan ini tidak mustahil akan semakin dipertajam dengan adanya otonomi daerah. Daerah-daerah yang  termasuk kering sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang  tidak terlalu unggul,  hampir bisa diprediksikan bahwa  PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan lebih diupayakan dengan membidik sektor pajak. Diperkirakan akan banyak sektor baru yang menjadi bidikan pajak. Misalnya, tidak mustahil apabila nanti di beberapa daerah akan diberlakukan pajak untuk hasil pertanian serta tangkapan ikan para nelayan, atau mungkin retribusi-retribusi dari berbagai aktivitas yang selama ini ‘untouchable’ dari pembayaran pajak.  Beratnya beban rakyat akibat pajak ini  dibarengi dengan kecenderungan lain, yaitu program pencabutan subsidi secara gradual atas berbagai kebutuhan rakyat. Kecenderungan menaikkan pajak  dan pencabutan subsidi tersebut menyisakan sebuah pertanyaan mendasar bagi kita semua, ke manakah orientasi kebijakan pajak kita?. Apakah kebijakan pajak sudah dilakukan sesuai dengan asumsi dasar diperlukannya pajak?. Apakah return benefit yang bisa dinikmati oleh rakyat sebagai pembayar pajak sudak dinikmati oleh para wajib pajak di negara ini? 

Pajak & Kesejahteraan

Maka, agar negara tidak identik dengan perampok,  negara harus mampu menunjukkan bahwa pajak itu juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak, menguntungkan rakyat banyak. Maka penarikan pajak secara ketat terhadap rakyat tetapi tidak diimbangi dengan agenda pensejahteraan rakyat adalah sebuah bentuk ‘organized robbery’ (perampokan yang terorganisir).Dalam negara welfare state (negara sejahtera) pajak merupakan suatu elemen terpenting untuk kepentingan pnsejahteraan. Dengan membayar pajak, rakyat akan mendapatkan fasilitas publik yang memadai. Dalam beberapa negara, sengan fasilitas pajak itu, orang bisa menikmati pendidikan secara gratis (misalnya Jerman), rumah sakit dan semua beaya pengobatan (Inggris), fasilitas komunikasi (telepon lokal) secara cuma-Cuma (misalnya di sebagian wilayah/negara federal US), tunjangan bagi penganggur dan orang jompo (Inggris,Belanda,dll), serta berbagai falititas publik lainnya.Barangkali sebagian orang akan mengemukakan alasan bahwa  pajak kita masih terlalu kecil dibandingkan dengan pajak di negara-negara yang telah sejahtera. Namun, bila dilihat realita yang ada, alas an itu tidak selamanya benar. PPN di negara Eropa misalnya, sesuai dengan proposal European Union dipatok hanya 14-20%. Inggris misalnya, hanya sebesar 17,5% tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun harus diingat bahwa dengan sebesar itu mereka bisa memberikan fasilitas publik yang sangat memuaskan. Negara mereka, yang kekayaan alamnya tidak sehebat Indonesia, bisa memberikan layanan publik dengan sangat baik dengan hanya menarik pajak yang tidak terlalu banyak selisihnya dengan rakyat di Indonesia.Maka, jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan reorientasi tax policy (kebijakan pajak). Di antara masalah  yang harus dilihat adalah bahwa pajak di negara kita tidak diatur penyalurannya secara transparan, terpisah dari sektor anggaran yang lain, sehingga tidak bisa diukur seberapa banyak dari hasil pajak itu yang  bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik. Ini merupakan kelemahan mendasar, karena akhirnya tidak diketahui efektifitas dan signifikansi besarnya uang hasil pajak tersebut bagi kesehateraan rakyat.Sehingga yang perlu dilakukan adalah, bahwa harus ditentukan secara jelas dan transparan, berapa prosentase dari hasil pajak tersebut yang bisa memberi  return benefit bagi rakyat. Prosentase tersebut, bisa ditingkatkan kenaikannya setiap tahun atau setiap periode tertentu, sehingga, nantinya akan bisa dicapai angka prosentase tertentu yang dianggap ideal.***

*)Penulis adalah Dosen Fak.Hukum dan Magister Hukum  Univ.Islam Indonesia. 

 

 

Posted by: agustriyanta | January 7, 2008

Kaum Pembela Pornografi (Republika, Senin, 20 Maret 2006)

Agus Triyanta
Dosen FH UII, Yogyakarta; Alumnus The University of Manchester, Inggris

Dalam berbagai momen upaya regulasi tentang pornografi di berbagai negara, muncul kelompok masyarakat yang menentang pengaturan atau pembatasan pornografi. Mereka inilah yang dikenal dengan defender of pornography atau kaum pembela kebebasan pornografi. Mereka muncul sebagaimana munculnya varian kepentingan publik yang terepresentasikan dalam pendapat yang pro, kontra, serta abstain.

‘Perang’ terhadap obscenity laws atau undang-undang tentang hal hal yang dianggap cabul yang dimulai di Amerika sejak pra dan pasca tahun 1960-an, dan di Inggris sekitar 1962-1980, tak lepas dari peran kelompok ini (Antiklimax, A Feminist Perspective on the Sexual Revolution, Jeffreys, Sheila; London: The Women’s Press, 1990). Lolosnya berbagai upaya pembebasan pornografi di Skandinavia, seperti Denmark yang sangat menonjol, adalah salah satu kesuksesan kelompok ini.

Ada beberapa hal yang dianjurkan oleh para pembela kebebasan pornografi. Pertama, mereka menyajikan pandangan skeptis terhadap klaim adanya hubungan kausalitas antara sirkulasi pornografi dengan kejahatan dan kekerasan. Kedua, pornografi telah memberikan keuntungan yang positif dalam kontribusinya terhadap individu dan masyarakat, termasuk membebaskan individu dari berbagai bentuk ketabuan dan pembatasan-pembatasan bagi fantasi yang pada hakikatnya tidak membahayakan apapun juga.

Bahwa pornografi dapat berperan sebagai promoting personal growth and awareness, serta menjadi katarsis bagi individual sexual tensions. Ketiga, secara medis pornografi dapat digunakan sebagai program terapi untuk mereedukasi pelaku kejahatan seksual dari berbagai persepsi negatif tentang hubungan seksual menuju sikap dan perilaku yang lebih positif. Keempat, bisnis pornografi berefek positif bagi anggaran negara. Negara akan mendapatkan kenaikan pajak yang tinggi atas bisnis pornografi.

Naif
Berbagai argumen mereka didasari berbagai temuan dan riset –meski terkadang alasan-alasannya terkesan sangat na’f– berbagai komisi yang dibentuk. Di antara hasil temuan komisi yang diajukan sebagai alasan, termuat dalam The Problem of Pornography: Regulation and Right to Speech (Easton, Susan M; London: Roudledge,1994).

Jika dianalisis secera jeli, berbagai alasan di atas dapat dengan mudah ditemukan titik kelemahannya. Muara dari semua alasan itupun mudah ditebak: kebebasan (liberation) dari berbagai konstrain, baik konstrain agama maupun tradisi, dan terkadang tidak peduli agama apapun juga. Sebaliknya, didatangkanlah ‘agama baru’ yakni ”kebebasan” yang mereka menuntut orang lain pun mengikutinya.

Agaknya menarik melihat satu persatu argumen yang diajukan oleh pembela pornografi di atas. Pertama, kaitannya dengan pandangan skeptis terhadap kaitan antara pornografi dan kejahatan. Untuk menyimpulkan bahwa pembebasan pornografi tidak ada kaitan dengan kriminalitas, atau bahkan dalam titik tertentu justeru mengurangi angka kriminalitas, tentu tidak lepas dari konsep kriminalisasi yang diterapkan di suatu tempat. Maka jika pembebasan pornografi diartikan dengan pemberlakukan dekriminalisasi terhadap berbagai perbuatan asusila yang sebelumnya dilarang, sudah barang tentu jumlah kejahatan berkurang karena item bentuk kejahatan telah dikurangi.

Ilustrasinya, jika sebelumnya berciuman di muka umum dianggap sebagai kriminal, saat aturan tersebut dihapus, praktis angka kejahatan akan turun. Minimal terkurangi dengan dengan dekriminalisasi atas hal ini. Kedua, kaitannya dengan pembebasan pornografi yang bermanfaat bagi masyarakat dan individu, utamanya dalam menghilangkan tekanan mental –menjadi katarsis bagi individual sexual tensions. Ini sebenarnya argumen yang sangat relatif. Karena bagaimanapun juga, dalam perjalanan sejarah manusia, sexual tensions terbukti tidak akan pernah terbebaskan. Semakin manusia menikmati kebebasan dalam hal ini, dia teradiksi dan menginginkan kebebasan lebih jauh.

Pelampiasan hasrat seksual menjadi tak terkendali dan segala aturan agama akan dimusuhi. Dan sebentar saja, bukan hanya perzinaan yang menjadi bebas, namun kohabitasi, samen leven, homoseksual, dan berbagai bentuk tindakan seksual dengan kekerasan (deviasi seksual) akan mengikutinya. Semua atas justifikasi kebebasan untuk keluar dari tension tersebut.

Akhirnya, apakah ketegangan dan tekanan yang dialami individu dalam masyarakat akan mereda? Agaknya justru sebaliknya yang akan terjadi. Alasan ketiga bahwa secara medis pornografi bisa digunakan sebagai program terapi, sebenarnya bukan bermaksud untuk ‘penyembuhan’. Itu lebih pada menjustifikasi bahwa persepsi yang negatif tentang hubungan seksual itu harus dinilai sebagai tidak benar.

Pelaku kejahatan tidak mendapatkan kesadaran dan perasaan bersalah bahwa yang telah dilakukannya adalah sebuah bentuk kejahatan yang harus disesali dan diinsyafi. Sebaliknya dia akan merasa tenang karena berbagai penyimpangan harus dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak menyimpang.

Keempat, soal legalisasi pornografi memberi kontribusi cukup besar bagi pajak, adalah alasan yang terlalu pragmatis, bukan bentuk suatu kreativitas dalam menggali devisa negara. Tidak kreatif karena semua orang akan tahu dan dapat melakukannya. Jangankan hari ini, sejak zaman kuno pun orang sudah mengetahui bahwa bisnis seperti ini mendatangkan banyak keuntungan.

Antroposentris
Pertanyaannya, mengapa argumen defender of pornography yang relatif mudah dibantah itu tetap menuai kemenangan di berbagai negara? Untuk memahaminya, tak bisa dilepaskan dari mainstream pandangan dunia paruh kedua abad lalu, di mana perubahan ideologi manusia dari teosentris ke antroposentris telah mencapai kegemilangannya.Semua itu dimulai dengan ”religion is the opium of the people”-nya Karl Marx, ”the death of god”-nya Niestche, ”religion is a universal human neurosis”-nya Sigmund Freud, dan dalam hukum ada ”the greates happiness”-nya Bentham. Ini adalah era sekuler. Agama menjadi bulan-bulanan dan tertawaan. Agama kemudian disingkirkan dari ruang publik.

Dengan begitu, kita mudah saja memahami mengapa argumen di atas dapat dengan mudah diterima. Bahkan, banyak gerakan feminis yang ikut memperjuangkannya, meski banyak terbukti bahwa wanita pula yang banyak menderita dan jadi korban dalam bisnis pornografi serta revolusi seksual.

( )

Posted by: agustriyanta | January 7, 2008

Islamic Banking Law

Islamic banking law is considered as a newly dveloped discipline within Islamic cntract (muamalah).

Posted by: agustriyanta | January 7, 2008

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.